Sabtu, 24 Februari 2018

Kartunis Jepang Sindir Jokowi “Pengemis Kereta Cepat”, Twitternya Langsung Diserbu

Kartunis Jepang Onan Hiroshi membuat karikatur dengan gambar Presiden RI Joko Widodo, Presiden China Xi Jinping, dan PM Jepang Shinzo Abe, terkait proyek kereta cepat.
Karikatur ini viral setelah diposting Onan Hiroshi di akun twitternya 21 Februari kemarin dengan caption/tulisan dalam bahasa Jepang 高速鉄道乞食 atau terjemahan mbah gugel “Pengemis kereta berkecepatan tinggi”.
Ada yang menyebut karikatur ini olok-olok kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dengan digambarkan sebagai pengemis.
Namun ada yang menyebut karikatur ini bukan olok-olok tapi satire dan peringatan bagi masa depan Indonesia yang akan jadi negara pengemis akibat terbelit utang karena proyek ambisius kereta cepat.
Kartun ini ada yang menerangkan maksudnya bahwa awalnya Jokowi senang dan berterimakasih di iming-iming kereta cepat China oleh Xi Jinping, sementara PM Jepang Shinzo Abe membayangkan masa depan pemerintahan Jokowi yang nantinya akan terpuruk karena terjebak oleh utang China di proyek kereta cepat ini dan akhirnya Jokowi (negara Indonesia) jadi pengemis akibat terbelit utang.
“Smart satire, depict Shinzo Abe thought about Indonesia future under the leadership of Jkw. at the beginning, Jkw thanking Xi Jinping for financing his ambitious infrastructure project i.e highspeed railway but end up with trapped on debt and become a beggar,” komen akun @aDJi_S70, terkait karikatur ini.
Seperti diketahui, proyek KA cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China yang merupakan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan China Railway International Co.
Nilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bertambah dari semula USD 5,9 miliar menjadi USD 6,071 miliar. Di mana 25 persen di antaranya merupakan modal konsorsium dari BUMN dan China, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Karikatur ini menjadi perbincangan warganet tanah air dengan beragam komentar.
Sumber: https://twitter.com/hiroshionan/status/966195230923022338 [pi]

Kamis, 15 Februari 2018

Generasi Muda Aceh Harus Perkuat Iman dan Pengetahuan Agama



Motivasi Jumat, Edisi – 15 
30 Jumadil Awal 1439 H – 16 Februari 2018

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Apa Kabar Sahabat Calon Penghuni Surga.
Semoga selalu sehat melaksanakan aktfitas dalam Ridha Allah. 

Di hari Jumat ini, kita telah berada di penghujung bulan Jumadil Awwal. Banyak hal yang terjadi di Aceh dalam bulan ini. Dari kabar adanya pelaku penyerangan terhadap Imam di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, kabar dari pembangunan sekolah yang kontroversi di Pidie Jaya, sampai kabar yang “digoreng” media tentang hari V di Aceh. Semoga kita semua cukup bijak menanggapi hal ini, agar tidak memecah persaudaraan masyarakat Aceh. Namun demikian ada juga kabar baik dari Aceh Besar, tentang kebijakan pak Bupati mewajibkan pramugari mengenakan jilbab serta pelarangan salon memperkerjakan waria. Semoga pak Bupati Tgk. Mawardi Ali selalu sehat dalam melaksanakan tugas.

Dari berbagai kejadian ini, kami kembali ingin menyampaikan salahsatu poin yang pernah kami paparkan dulu tentang masalah yang saat ini di hadapi Aceh. Yaitu bahaya pendangkalan Aqidah, Aliran Sesat, Misionaris yang menjadikan masyarakat Aceh khususnya generasi muda sebagai sasaran. Jika dulu dilakukan secara tersembunyi dan terorganisir, maka jaman now sepertinya sudah sangat terang-terangan. Bukan hanya dengan cara membujuk, namun bahkan sudah dilakukan dengan kekerasan, ancaman dan penghinaan. Kita lihat di beberapa wilayah Indonesia bagaimana ulama di aniaya, yang berdakwah menyampaikan kebenaran di ancam, bahkan penghinaan terhadap Islam, Rasul dan Ulama sudah begitu berani di ungkapkan di media sosial. Ini adalah pertanda orang-orang yang anti Islam dan Komunis sudah mulai beraksi.

Kita belum sampai pada tahap untuk melawan dengan perjuangan seperti masa Rasulullah dan masa perang Aceh melawan kafir penjajah. Namun sudah waktunya kita berjihad mempertahankan Iman dan Islam melalui peningkatan pengetahuan ilmu Agama. Jangan sampai generasi Muda Aceh terlena dengan game internet online, pornografi, pengaruh LGBT, pergaulan bebas dan hal yang melalaikan lainnya. Karena disaat generasi muda lemah Girahnya untuk berjuang demi Agama, disaat itulah kita diserang oleh faham anti Islam.

Semua kita bisa berjihad untuk Islam sesuai kemampuan, keahlian dan kesempatan. Mahasiswa bisa berjuang dengan menyuarakan kebenaran dan mengkritik pemerintah secara demokrasi, pemuda bisa berjuang melalui media sosial seperti tulisan dan meme atas nama Islam, yang memiliki kemampuan mengajar berbagilah ilmu kepada adik-adik di TPQ, yang memiliki jabatan gunakanlah kekuasaan anda, termasuk yang memiliki kesempatan terjun di politik, berjuanglah untuk menjadi wakil rakyat yang berjuang untuk Islam di parlemen legislatif.

Yang penting jangan sampai kita umat Islam berkonfontrasi sesama kita, sementara orang di luar Islam menonton bertepuk tangan melihat kita terpecah belah.

Semoga Nanggroe Aceh menjadi Negeri yang Makmur dan dijauhi dari Bala Bencana, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. 
Aamiin Ya Allah, Ya Rabbal Aalamiin.

Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Selamat Menunaikan Ibadah Shalat Jumat bagi Semua Sahabat yang Ganteng.

H. Akmal Hanif, Lc.
Ketua Umum Komunitas Solidaritas Dhuafa Aceh (KSDA).
CEO Elhanief Group
Mohon Bagikan jika Bermanfaat.

Kamis, 01 Februari 2018

TOLAK LGBT, DUKUNG UNTUNG SANGAJI


 Motivasi Jumat, Edisi – 14
16 Jumadil Awal 1439 H – 2 Februari 2018

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Apa Kabar Sahabat “AKHAN” (Akmal Hanif)
Semoga selalu sehat melaksanakan aktfitas dalam Ridha Allah. 

Di hari Jumat ini, saya ingin ikut membagikan pernyataan sikap bersama kawan kawan yang akan melaksanakan Aksi Tolak LGBT dan Mendukung Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji.

Aksi pak Ir Untung Sangaji harus kita dukung sepenuhnya, sebenarnya aksi ini dilakukan oleh pemerintah aceh melalui WH, tapi terkadang pemerintah aceh (bupati/walikota/gubernur) takut terbentur dgn oknum pihak keamanan jadi selama ini banyak memilih diam, Sebenarnya kita pemuda aceh harus bersyukur sama bapak kapolres aceh utara krn sudah membantu kita membela syariat di aceh ini, Yang kita tahu pak kapolres bukan asli aceh tapi mau bela syariat di aceh ini, jadi dimana hati nurani kita kalau kita tdk mau dukung pak kapolres aceh utara krn beliau hapus LGBT di aceh utara? dimana akal sehat kita kalua kita diam diri ketika pak kapolres diserang oleh dunia krn membina kaum LGBT di aceh?dimana iman kita kl kita masih membela LGBT di aceh ini? Ya Allah ya karim lindungilah kami dari azab-Mu
Aliansi Pecinta Syariat Islam menyatakan sikap :
1. Masyarakat Aceh Menolak Perilaku Menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/ Transeksual)
2. Masyarakat Aceh menentang segala bentuk intervensi dari pihak manapun baik dari pihak nasional maupun internasional terkait penerapan Syariat Islam khususnya dalam hal pembinaan perilaku menyimpang LGBT di Aceh.
3. Masyarakat Aceh Bersama Untung Sangaji,  mendukung pembinaan LGBT yang dilakukan Kapolres sebagai bentuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan kaum waria yang populasinya terus bertambah.
4. Masyarakat Aceh  mendesak Kepolisian Daerah Aceh dan Pemerintah Aceh menindak tegas perilaku LGBT, serta dilanjutkan pembinaan secara proporsional dan profesional, hingga pelatihan hingga penyediaan lapangan kerja kepada pelaku LGBT khususnya Waria di seluruh Aceh. 
5. Kami mendesak pihak Legislatif di tingkat DPRA, DPR RI dan DPD  mendukung aksi ini, dan menyiapkan regulasi hukum untuk memuluskan program program pembinaan LGBT di Aceh.

Selamat Melaksanakan Aksi Damai,.Semoga Nanggroe Aceh menjadi Negeri yang Makmur dan dijauhi dari Bala Bencana, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. 
Aamiin Ya Allah, Ya Rabbal Aalamiin.

Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Selamat Menunaikan Ibadah Shalat Jumat bagi Semua Sahabat yang Ganteng.
Salam dari Tanah Makkah Al Mukarramah
H. Akmal Hanif, Lc.
Ketua Umum Komunitas Solidaritas Dhuafa Aceh(KSDA).
CEO Elhanief Group
Mohon Bagikan jika Bermanfaat.

Abu Nawah, Mantan Panglima Sagoe Simpang Ulim, Apresiasi Kinerja Kapolres Aceh Utara Memberantas LGBT

ACEH TIMUR – Samsul Bahri sapaan akrab Abu Nawah mantan panglima daerah dua Simpang Ulim wilayah Peurelak sangat mendukung atas langkah – langkah yang diambil oleh Kapolres Aceh Utara AKBP Ir Untung Ahmat Surianata, M.Hum tentang pemberantas Narkoba dan LGBT di Aceh Utara.( 31/01/2018).
Abu Nawah saat didampingi oleh salah satu tokoh Jambo Aye Abdul Rafar menambahkan, Tindakan yang diambil oleh Kapolres Aceh Utara sudah sesuai dengan keistmewaan Nanggroe Serambi Mekah ini dan kita di Aceh sangat kental dengan penegakan syariah Islam yang kita terapkan selama ini.
“LGBT dan LSM yang ada diluar Aceh jangan terlalu ikut campur masalah Aceh dimana Aceh ada keistimewaan tersendiri”. Tegasnya.
Lanjutnya Abu mewakili daerah dua simpang ulim wilayah Peurlak dirinya sangat berterima kasih kepada Kapolres Aceh Utara yang telah mengabil sikap ini untuk pemerantasan narkoba dan LGBT untuk dibina dan Kapolres Aceh Utara sudah mengembalikan maruwah dan martabat Aceh seperti masa yang lalu.
Harapan Abu dimana untuk kapolres yang akan bertugas di Aceh Utara nantinya harus mengambil langkah tegas dalam semua hal seperti AKBP Ir Untung Ahmat Surianata, M.Hum yang telah melaksanakan tugasnya membina waria dan memberi arahan dengan arti kata harus bisa membuat perubahan untuk mereka kalau bisa memberi pekerjaan baru buat waria – waria yang sudah dibina dipolres selama ini.
“Dan selama ini kami dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka daerah dua Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur sangat mendukung langkah – langkah yang telah diambil oleh Bapak Kapolres Aceh Utara tentang pembinaan terhadap waria ini”. Pungkasnya. (*).
Sumber : ACEHSATU.COM

Diperiksa Propam Terkait Razia Waria, Untung Sangaji: Jika Begini Caranya...

LHOKSUKON - Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Surianata atau Untung Sangaji membenarkan dirinya diperiksa Propam Polda Aceh beberapa waktu lalu. Pemeriksaan tersebut terkait adanya sejumlah waria yang diamankan ke Polres Aceh Utara dalam Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), Sabtu, 27 Januari 2018 lalu.
“Iya, saya diperiksa pihak Polda Aceh,” kata AKBP Untung Sangaji saat ditemui portalsatu.com, Kamis, 1 Februari 2018.
Untung juga mengaku tersinggung jika sampai kasus ini berujung mutasi terhadap dirinya. Namun dia tidak menjelaskan secara detil terkait hal tersebut.
“Ya, saya tersinggung. Ketersinggungan saya banyak hal, tapi tidak bisa saya jelaskan ya. Kalau dibilang marah, ya saya marah, tapi kan ya bagaimana, itu komandan saya," kata Untung.
Meskipun demikian, Untung mengaku sedang menjalankan beberapa program di Aceh Utara. Menurutnya pemeriksaan terhadap dirinya tersebut menjadi contoh tidak baik bagi kinerja kepolisian.
"Ini akan menjadi contoh bagi mereka yang punya jabatan para pemimpin. Ya, kita mau bilang ke mana, ya ke pemimpin. Jangan lantas membuat kita schock terapi, seperti kita lakukan ini ke penjahat,” ujar Untung.
Pria yang pernah terlibat aktif di lapangan saat memerangi teror di Jakarta beberapa waktu lalu ini, juga menyesalkan langkah-langkah yang diambil pimpinannya. Padahal apa yang dilakukannya tersebut dalam rangka menegakkan Qanun Syariat Islam yang sedang diterapkan di Aceh.
“Walaupun sudah benar itu dilakukan pemeriksaan, betul, tapi jangan begitu caranya. Kan bisa ditelpon, semacam teguran bapak ke anaknya. Apa yang terjadi saat ini, membuat polisi kita dan masyarakat yang tadinya ingin melindungi Islam dan menjalankan Syariat Islam menjadi takut, pasti takut ini, sehingga yang salah akan semakin bebas.”
Untung tidak mempermasalahkan tindakan  Mabes Polri terhadap dirinya pasca razia para waria tersebut. Namun, dia menyebutkan banyak harapan masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya termasuk keselamatan generasi muda dan moral anak-anak.
“Jika begini caranya, jadi tidak nyaman bekerja,” kata AKBP Untung Sangaji. []
Sumber : portalsatu

Jumat, 26 Januari 2018

*PEMBANGUNAN ACEH TERHADANG KKN*



Motivasi Jumat, Edisi – 13
9 Jumadil Awal 1439 H – 26  Januari 2018

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Apa Kabar Sahabat “AKHAN” (Akmal Hanif)
Semoga selalu sehat melaksanakan aktfitas dalam Ridha Allah.  Walau masih agak lelah baru tiba di kota Madinah melayani jamaah197 jamaah Umrah Elhanief, saya coba menulis untuk hari jumat ini.
Jika pada Jumat lalu saya membahas pendidikan di Aceh, kali ini saya ingin mengangkat salahsatu tantangan pembangunan Aceh, yaitu maraknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kita sangat menyesalkan dan merasa sedih, saat Aceh sedang melaksanakan pembangunan, menjadi kesempatan bagi oknum pejabat daerah nakal. Banyak modus untuk korupsi dilakukan, dari proses penyusunan hingga pelaksanaan program pembangunan. Mulai dari penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, perjalanan dinas hingga sektor perizinan. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan para oknum pejabat daerah membuat berbagai proyek pembangunan terhambat, dan berdampak pada melambatnya pembangunan di Aceh.

Dari berita yang kita baca pada beberapa media disebutkan tingkat praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Aceh selama tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Angka tersebut diketahui dari jumlah perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh untuk disidangkan, yaitu jika tahun 2016 sebanyak 51 kasus, maka tahun 2017 perkara tipikor meningkat hingga 67 kasus.

Saya yakin jumlah kasus tindak korupsi jumlahnya lebih banyak, jika penegak hukum lebih serius menangani dan menanggapi laporan masyarakat. Termasuk laporan dari LSM di Aceh yang sangat intens memperhatikan kasus korupsi di propinsi Aceh.

Saya sependapat dengan pernyataan Pak Mahmuddin, Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh, bahwa "Banyak pejabat yang menganggap remeh jerat hukum korupsi karena mereka dapat mengatur aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi."  Apalagi sempat ada anggapan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) tidak berani datang Ke Aceh untuk mengusut dugaan kasus korupsi. Namun dengan kehadiran Juru Bicara KPK ke Aceh beberapa waktu lalu, bisa menunjukkan komitmen dan keseriusan KPK memastikan bahwa setiap kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK akan ditindaklanjuti secara serius.

Selain Korupsi masalah yang serupa yang juga menghambat pembangunan adalah Kolusi dan Nepotisme tentunya. Bagaimana pembangunan bisa dilaksanakan, jika pejabat yang melaksanakan tugas tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut, namun di angkat karena masih ada “hubungan” dengan kepala daerah. Dan hal ini sudah menjadi “rahasia umum” terjadi di Aceh sejak lama.

Saya pernah menyampaikan kepada beberapa sahabat, andai saja memiliki kesempatan, kemampuan dan wewenang, saya akan sangat mendukung dan mengfasilitasi jika KPK membuka kantor perwakilan di setiap kabupaten kota. Jika perlu didirikan di dalam komplek kantor pemerintaahan bahkan berdampingan dengan kantor Bupati dan Walikota. Mungkin setidaknya, menjadi upaya pemantauan dan pencegahan, sehingga celah peluang untuk tindak korupsi dapat di persempit.

Namun lepas dari itu semua, mengingat tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan pesta demokrasi Pilkada dan Pileg, marilah kita memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang Beriman, Jujur dan Bertakwa. Karena untuk tidak tergoda melakukan tindak KKN, insya Allah jika amanah diberikan kepada sosok yang semata Takut kepada ALLAH.

Semoga Nanggroe Aceh menjadi Negeri yang Makmur dan dijauhi dari Bala Bencana, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. 
Aamiin Ya Allah, Ya Rabbal Aalamiin.

Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Selamat Menunaikan Ibadah Shalat Jumat bagi Semua Sahabat yang Ganteng.
Salam dari Tanah Kelahiran Rasulullah , Madinah Al Munawarah.

*H. Akmal Hanif, Lc.*
Ketua Umum Komunitas Solidaritas Dhuafa Aceh(KSDA).
CEO Elhanief Group.


_Mohon Bagikan jika Bermanfaat._

Kamis, 11 Januari 2018

MOTOVASI JUMÀT : ACEH MENANG,MERDEKA DAN KAYARAYA


 Motivasi Jumat, Edisi – 11
24  Rabiul Akhir 1439 H – 12  Januari 2018

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Apa Kabar Sahabat “AKHAN” (Akmal Hanif)
Semoga selalu sehat melaksanakan aktfitas dalam Ridha Allah. Saya awali tulisan jumat ini dengan ucapan Selamat kepada Pejuang Aceh yang telah memenangkan Gugatan terkait permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, mengembalikan UU Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada rakyat Aceh. Semoga menjadi hikmah pelaksanaan Pesta Demokrasi yang lebih baik bagi Aceh di waktu mendatang.

Jumat lalu saya menyebut tentang 10 Masalah yang saat ini masih menjadi harapan besar bagi masyarakat Aceh, sebagai rakyat yang hidup di Nanggroe yang Menang, Merdeka dan Kaya Raya ini.

Jumat ini saya coba mengajak sahabat melihat kondisi Aceh yang masih kekurangan Sarana dan Prasarana Insfrastruktur sebagai Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik di sejumlah kabupaten kota. Seperti sarana Ibadah, Pertanian, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Olahraga dan ruang kebutuhan publik yang ramah masyarakat.

Saya tertarik pada tulisan di Serambi Indonesia (3/1/2018) data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh menempati posisi ke-6 dari daerah-daerah miskin di Indonesia.
Untuk sebuah nanggroe yang kaya sumber daya alam, bukankah hal ini sangat ironi? Padahal Aceh mendapat dana Otsus dengan jumlah sangat besar, yang jika dikelola dengan serius dan baik akan memberi dampak signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di Aceh 2017 hanya sebesar 2,87 persen. Angka ini di bawah pertumbuhan ekonomi nasional  yang mampu tumbuh 5,01 persen. Penganguran Aceh berkisar pada angka 8% lebih dari angkatan kerja atau di atas rata-rata Nasional pada kisaran 5%, angka kemiskinan di provinsi Aceh juga sangat kronis mencapai angka 18% dari jumlah penduduk, angka ini juga di atas rata-rata tingkat kemiskinan Nasional berkisar pada 10%. Tingkat pendapatan perkapita masyarakat Aceh berkisar Rp 26 juta/kapita yang berada dibawah rata-rata nasional Rp 42 juta per kapita. (BPS 2017)

Bagaiman pula kabarnya dengan APBA 2018? Semoga segera ada keputusan antara bapak-bapak kita di *Legislatif dan Eksekutif* untuk serius membahas kepentingan kita sebagai rakyat Aceh (sekali lagi) yang Menang dan Merdeka.

Sementara itu dari Nasional sejak tahun lalu sudah terdengar kabar banyaknya proyek insfrastruktur raksasa yang akan dibangun di Aceh pada 2018 ini. Seperti pembangunan Jalur KA Bireun-Lhokseumawe, KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa, Bendungan Kaureto, Bendungan Rukoh, Bendungan Tiro, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan percepatan pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Khusus di Lhokseumawe.

Semoga saja proyek-proyek besar ini benar dapat terwujud dan di ikuti proyek sarana infrastruktur lain yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai rakyat kecil yang tidak memiliki  kekuasaan kita tentu tidak bisa berbuat banyak, sebagai rmasyarakat biasa yang tidak punya wewenang kita tidak bisa memberi banyak solusi. Selain berharap pemerintah Aceh memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh agar dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di Aceh, sekaligus memberikan kesejahteraan pada rakyat Aceh, dengan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat hingga pelosok gampong terpencil.

Pemerintah juga kita harap lebih fokus untuk pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertanian dan industri pengolahan, serta melakukan integrasi antar sektor, hilirisasi industri, dan tentunya penyiapan SDM.

Jika ingin menyebut Aceh Menang, Merdeka dan Kaya Raya, menurut saya indikator terpenting adalah kesejahteraan rakyat, bukan sekedar kemenangan secara politik dan undang-undang namun tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak berdampak pada pembangunan.

Semoga Nanggroe Aceh menjadi Negeri yang Makmur dan dijauhi dari Bala Bencana,
*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.*

Aamiin Ya Allah, Ya Rabbal Aalamiin.

Hasbunallah wa Ni'mal Wakil
Salam Jumat Mubarak dari Makkah Al Mukarramah.

*H. Akmal Hanif, Lc.*
Ketua Umum Komunitas Solidaritas Dhuafa Aceh(KSDA).
CEO Elhanief Group

(BK 412 IM)

BPJS KETENAGAKERJAAN MEMBERI KESEMPATAN BAGI PEKERJA DI PROGRAM BUKAN PENERIMA UPAH ( BPU ) UNTUK BISA MENDAFTAR

BPJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM BUKAN PENERIMA UPAH Untuk tenaga kerja yang bekerja secara mandiri, misalnya: dokter praktek sendiri, s...